Image of Pembatasan hak bank selaku kreditor separatis dalam proses kepailitan

Text

Pembatasan hak bank selaku kreditor separatis dalam proses kepailitan

Kehadiran lembaga kepailitan baru, yaitu UU No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran Utang (UUK-PKPU) sebagai pengganti failisment verordening Stb. Tahun 1905 No. 217 Jo. Stb Tahun 1906 No. 348 yang merupakan hukum kepailitan peninggalan hukum kolonial Belanda, sebenarnya bertujuan untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan utang-piutang secara adil, pasti, cepan, terbuka dan efektif. Namun kenyataannya saat ini tidak banyak kreditor pemegang jaminan kebendaan , seperti perbankan yang menggunakan lembaga kepailitan dalam penyelesaian kredit bermasalah. Ini karena pemberlakuan norma hukum kepailitan memberi pembatasan-pembatasan terhadap hak pada bank selaku kreditor separatis dalam proses kepailitan.

Ketersediaan
B200008624332.1 Yul pPerpustakaan Sasana Widyatama (300)Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
332.1 Yul p
Penerbit
Depok : RAJAWALI PERS.,
Deskripsi Fisik
x+262 hlm; 23 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978-602-425-327-1
Klasifikasi
332.1
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Perbankan
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus login sebelum memberikan komentar